Ketua Tim Peneliti Pride Indonesia Agus Herta Sumarto mengatakan dari hasil survei sejak Februari hingga Maret 2012 kepada 400 responden di Jakarta, diketahui masyarakat DKI Jakarta kurang puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang menyatakan 'lumayan', 'tidak puas', dan 'sangat tidak puas' pada kinerja Pemda DKI sebanyak 35,8 persen. Sementara 'tidak puas' sebanyak 60 persen. Sedangkan yang menyatakan 'puas' dan 'sangat puas' sebanyak 40 persen," ujar Agus dalam agenda laporan survei Permasalahan DKI Jakarta dan Kredibilatas Tokoh di Menara Kodel, Jakarta, Rabu (18/4).
Agus menjelaskan, dari 17 program Pemprov DKI, program pendidikan menduduki angka tertinggi atau memuaskan masyarakat, yakni 18,3 persen. Kemudian disusul program keagamaan 15,0 persen, pelayanan kesehatan 14,0 persen, pelayanan KTP 9,0 persen dan e-KTP 6,8 persen.
Namun, lanjut Agus, jika dilihat secara agregasi atau rata-rata dari keseluruhan program, hasil angka kepuasan pendidikan yang semula paling tinggi hanya berada di angka 0,42 people satisfactions index (PSI).
"Ternyata dari 17 program tersebut umumnya menyatakan tidak puas, sebanyak 13 program. Sisanya yang menyebut sangat tidak puas 4 program," jelas Agus.
Program Pemprov DKI yang sangat tak memuaskan, di antaranya pelayanan perizinan, penataan kota, pengembangan usaha sektor riil dan pertanahan.
Survei ini dilakukan selama Februari-Maret yang melibatkan 400 responden usia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error kurang lebih 4,9 persen pada derajat kepercayaan 95 persen. Survei diberikan dengan mempresentasikan populasi pemilih di DKI Jakarta menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dengan quisioner tersetruktur.
Sumber:
"Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang menyatakan 'lumayan', 'tidak puas', dan 'sangat tidak puas' pada kinerja Pemda DKI sebanyak 35,8 persen. Sementara 'tidak puas' sebanyak 60 persen. Sedangkan yang menyatakan 'puas' dan 'sangat puas' sebanyak 40 persen," ujar Agus dalam agenda laporan survei Permasalahan DKI Jakarta dan Kredibilatas Tokoh di Menara Kodel, Jakarta, Rabu (18/4).
Agus menjelaskan, dari 17 program Pemprov DKI, program pendidikan menduduki angka tertinggi atau memuaskan masyarakat, yakni 18,3 persen. Kemudian disusul program keagamaan 15,0 persen, pelayanan kesehatan 14,0 persen, pelayanan KTP 9,0 persen dan e-KTP 6,8 persen.
Namun, lanjut Agus, jika dilihat secara agregasi atau rata-rata dari keseluruhan program, hasil angka kepuasan pendidikan yang semula paling tinggi hanya berada di angka 0,42 people satisfactions index (PSI).
"Ternyata dari 17 program tersebut umumnya menyatakan tidak puas, sebanyak 13 program. Sisanya yang menyebut sangat tidak puas 4 program," jelas Agus.
Program Pemprov DKI yang sangat tak memuaskan, di antaranya pelayanan perizinan, penataan kota, pengembangan usaha sektor riil dan pertanahan.
Survei ini dilakukan selama Februari-Maret yang melibatkan 400 responden usia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error kurang lebih 4,9 persen pada derajat kepercayaan 95 persen. Survei diberikan dengan mempresentasikan populasi pemilih di DKI Jakarta menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dengan quisioner tersetruktur.
Sumber:
zhuzuran 18 Apr, 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar