Wakil Ketua Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Harry Azhar Azis menegaskan Pemerintah harus memutuskan berapa kenaikan harga BBM bersubsidi yang pantas dibebankan ke pundak rakyat, sebab rakyat tidak terlalu mengerti perbedaan antara harga subsidi dan harga pasar BBM.
"Rakyat sudah terbiasa harga subsidi itu adalah harga pasar, apalagi di daerah-daerah terpencil, harga yang diputuskan di Jakarta bisa dua kali lipat jadinya di daerah itu," kata Harry ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (26/2/2012).
Menurut politisi Partai Golkar ini, perusahaan penyalur BBM bersubsidi tidak bisa melepas tanggungjawab atas perbedaan harga di daerah terpencil itu.
"Karena kenaikan harga menyebabkan inflasi, pemerintah harus juga memiliki program untuk menekan inflasi, sektor produksi dan distribusi harus berbarengan diperbaiki agar harga-harga, terutama makanan pokok tidak melambung tinggi," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Kepulauan Riau ini.
Dikatakan pembiaran policy (kebijakan) di sektor produksi dan distribusi sama saja artinya membiarkan rakyat terus menderita. Oleh karena itu, Harry mengusulkan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi harus dibarengi dengan mengurangi atau menunda kenaikan gaji PNS terutama untuk level para pejabat negara agar ketimpangan tidak bertambah besar. "Dengan demikian keadilan baru bisa tercipta," ujar Harry.
Seperti diketahui Presiden SBY telah memberikan respon kemungkinan besar pemerintah dengan persetujuan DPR menaikkan harga BBM. Presiden dalam penjelasannya mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi jangan sampai merugikan rakyat miskin.
Karena itu Presiden mengatakan bila perlu ada program kerja pemerintah bisa ditunda untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Namun Presiden tidak menjelaskan apakah gaji pejabat negara dipangkas atau tidak dinaikkan sebagai bentuk rasa solidaritas atas kenaikan harga BBM yang akan membuat rakyat miskin tambah sengsara.
Harga BBM Naik, Gaji Pejabat Negara Harus Dipangkas - Tribunnews.com
"Rakyat sudah terbiasa harga subsidi itu adalah harga pasar, apalagi di daerah-daerah terpencil, harga yang diputuskan di Jakarta bisa dua kali lipat jadinya di daerah itu," kata Harry ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (26/2/2012).
Menurut politisi Partai Golkar ini, perusahaan penyalur BBM bersubsidi tidak bisa melepas tanggungjawab atas perbedaan harga di daerah terpencil itu.
"Karena kenaikan harga menyebabkan inflasi, pemerintah harus juga memiliki program untuk menekan inflasi, sektor produksi dan distribusi harus berbarengan diperbaiki agar harga-harga, terutama makanan pokok tidak melambung tinggi," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Kepulauan Riau ini.
Dikatakan pembiaran policy (kebijakan) di sektor produksi dan distribusi sama saja artinya membiarkan rakyat terus menderita. Oleh karena itu, Harry mengusulkan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi harus dibarengi dengan mengurangi atau menunda kenaikan gaji PNS terutama untuk level para pejabat negara agar ketimpangan tidak bertambah besar. "Dengan demikian keadilan baru bisa tercipta," ujar Harry.
Seperti diketahui Presiden SBY telah memberikan respon kemungkinan besar pemerintah dengan persetujuan DPR menaikkan harga BBM. Presiden dalam penjelasannya mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi jangan sampai merugikan rakyat miskin.
Karena itu Presiden mengatakan bila perlu ada program kerja pemerintah bisa ditunda untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Namun Presiden tidak menjelaskan apakah gaji pejabat negara dipangkas atau tidak dinaikkan sebagai bentuk rasa solidaritas atas kenaikan harga BBM yang akan membuat rakyat miskin tambah sengsara.
Harga BBM Naik, Gaji Pejabat Negara Harus Dipangkas - Tribunnews.com
ri4nx 26 Feb, 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar