Politikus PDI Perjuangan, Zainun Ahmadi mengungkapkan praktek mafia pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sangat memprihatinkan. Pasalanya praktek itu terjadi secara nasional, dari daerah hingga pusat.
Bahkan, dia mensinyalir praktek tersebut terjadi tidak hanya secara vertikal, dari bawah hingga atas namun juga horizontal, antar sesama daerah.
Menurut dia, kerja sama antara pegawai di pemerintah daerah kota/kabupaten, provinsi hingga pusat dengan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menjadi penyebab maraknya praktek tersebut. Fenomena ini jelas membuktikan belum berjalannya dengan baik reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini.
"Praktek mafia honorer itu seperti orang yang buang angin, ada tapi tidak ada yang mau mengaku. Bahkan, tercipta tali temali yang bersifat vertical dann horinzontal. Vertical itu terjadi kerja sama antara daerah, provinsi dan pusat. Adapun horizontal itu terjadi antar daerah sendiri," kata Zainun saat dihubungi wartawan, Kamis (17/5/2012).
DPR sudah banyak mendengar dan menerima laporan fenomena tersebut. Dia menjelaskan meski mendapat banyak laporan pihaknya sulit mengurainya, membongkar sampai menghilangkan praktek tersebut.
"Mereka kerja bareng, tidak mungkin kalau hanya BKD atau BKN saja. Karena itu sulit untuk membongkarnya tanpa ada kemauan serius dari pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan menteri terkait," terang dia.
Dia pun sangat miris dengan fenomena mafia honorer tersebut. Sebab, kata dia, bagaimana PNS yang diterima bisa berkualitas jika pengangkatannya saja sudah melalui praktek mafia. Tentu yang mereka pikirkan nantinya, bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan saat mengikuti pengangkatan PNS.
"Bagaimana PNS mau berkualitas, dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, karena begitu mereka diangkat langsung berpikir bagaimana caranya agar mengembalikan modal yang sudah keluar," kata dia.
Dia menegaskan bahwa kondisi ini, membuktikan reformasi birokrasi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah belum terlaksana dengan baik. "Reformasi Birokrasi hanya sekadar wacana saja, belum menjadi gerakan perubahan," pungkasnya.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar