Jakarta Menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar S, kartu Inafis besutan polisi tumpang tindih dengan e-KTP program Kemendagri. Inafis hanya perlu disinergikan dalam satu kartu e-KTP.
"Soal kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus ada Inafis. Dia punya uang di Bank dimanapun akan terdekteksi dengan 1 data," kata Agun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menurut Agun, harga kartu Inafis cukup mahal. Memungut anggaran sebesar itu tak bisa asal saja tanpa persetujuan Komisi III DPR.
"Kalau dari sisi harga Inafis Rp 35 ribu dibebankan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibebankan begitu saja harus dibicarakan dengan rakyat intinya kepada DPR. Harusnya gratis. Efektifitasnya seperti apa. Kalay soal e-KTP kan beda. Soal Inafis-kan harus diiuji dulu sejauh mana kemanfaatannya. Apakah signifikan sesuai dibutuhkan," katanya.
Belum tentu juga semua masyarakat bersedia menambah daftar kartu koleksinya. Komisi II saat ini tengah konsentrasi mengoptimalkan e-KTP.
"Mendagri harus dipanggil atas keengganan masyarakat buat e-KTP. Dengan alsan kepemilikan tanah. Bagaimana jalan keluarnya," tandasnya.
source
"Soal kartu Inafis tidak jauh beda dengan e-KTP, akan efektif kalau bersinergi. Inafis untuk tertib lalu lintas. Entry poinnya Inafis dengan basic e-KTP. Jadi kalau sudah punya e-KTP harus ada Inafis. Dia punya uang di Bank dimanapun akan terdekteksi dengan 1 data," kata Agun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menurut Agun, harga kartu Inafis cukup mahal. Memungut anggaran sebesar itu tak bisa asal saja tanpa persetujuan Komisi III DPR.
"Kalau dari sisi harga Inafis Rp 35 ribu dibebankan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibebankan begitu saja harus dibicarakan dengan rakyat intinya kepada DPR. Harusnya gratis. Efektifitasnya seperti apa. Kalay soal e-KTP kan beda. Soal Inafis-kan harus diiuji dulu sejauh mana kemanfaatannya. Apakah signifikan sesuai dibutuhkan," katanya.
Belum tentu juga semua masyarakat bersedia menambah daftar kartu koleksinya. Komisi II saat ini tengah konsentrasi mengoptimalkan e-KTP.
"Mendagri harus dipanggil atas keengganan masyarakat buat e-KTP. Dengan alsan kepemilikan tanah. Bagaimana jalan keluarnya," tandasnya.
source
Strider 23 Apr, 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar