Pemberitaan gencar yang ditayangkan dua stasiun televisi swasta, TV One dan Metro TV, tentang Partai Demokrat (PD) dianggap kubu Demokrat memeliki unsur politik.
"Ada kecenderungan tendensius dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Demokrat, sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pemilik media tertentu oleh TV One dan Metro TV," ujar Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Julianto, kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung KPI, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).
Jumpa pers digelar setelah PD mengadukan kedua stasiun televisi swasta tersebut.
Dalam pertemuannya dengan KPI, Ferry menjelaskan, didapati kesepahaman yang menyangkut konten pemberitaan. Dari sisi jurnalistik dan framing telah menguatkan adanya unsur penggiringan opini masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan politik.
Atas dasar itu, mewakili Demokrat, Ferry telah menyampaikan keberatan kepada pihak KPI.
Demokrat meminta KPI untuk mengkaji ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur hubungan pemilik media dan latar belakang partai politik. Idealnya media massa tidak dikuasai oleh pemilik yang memiliki latar belakang partai politik.
"Kepemilikan yang dikuasai oleh seseorang dengan latarbelakang partai politik akan merugikan masyarakat sebagai konsumen opini di Indonesia," tutur Ferry.
Pemberitaan Metro TV dan TV One Dituding Sudutkan Demokrat - Tribunnews.com
"Ada kecenderungan tendensius dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Demokrat, sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pemilik media tertentu oleh TV One dan Metro TV," ujar Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Julianto, kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung KPI, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).
Jumpa pers digelar setelah PD mengadukan kedua stasiun televisi swasta tersebut.
Dalam pertemuannya dengan KPI, Ferry menjelaskan, didapati kesepahaman yang menyangkut konten pemberitaan. Dari sisi jurnalistik dan framing telah menguatkan adanya unsur penggiringan opini masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan politik.
Atas dasar itu, mewakili Demokrat, Ferry telah menyampaikan keberatan kepada pihak KPI.
Demokrat meminta KPI untuk mengkaji ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur hubungan pemilik media dan latar belakang partai politik. Idealnya media massa tidak dikuasai oleh pemilik yang memiliki latar belakang partai politik.
"Kepemilikan yang dikuasai oleh seseorang dengan latarbelakang partai politik akan merugikan masyarakat sebagai konsumen opini di Indonesia," tutur Ferry.
Pemberitaan Metro TV dan TV One Dituding Sudutkan Demokrat - Tribunnews.com
ri4nx 23 Feb, 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar