Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) Sardjono Jhonny Tjitrokusumo mendadak dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Rudy Setyopurnomo yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama Merpati.
"Ya, benar ada pergantian. Saya dipecat, bukan mundur," katanya Jhonny, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (13/5/2012).
Sebelumnya, pergantian posisi dirut Merpati merebak, yang direspons dengan rencana aksi mogok pilot Merpati.
Pada Minggu pagi sebanyak 68 orang pilot Merpati menandatangani rencana mogok terbang yang akan dilakukan pada Senin (14/5/2012).
Para penerbang tersebut menuntut agar Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mengganti Direktur Utama Merpati Sardjono Jhonny Tjitrokusumo.
Menanggapi hal itu, Jhonny dalam rilisnya meminta kepada para pilot agar membatalkan aksi mogok tersebut karena bisa berakibat fatal bagi perusahaan maupun orang banyak.
"Saya memohon dan saya mengimbau, sebagai sesama penerbang maupun sebagai direktur utama di perusahaan ini, jangan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif," kata Jhonny.
Ia menilai pergantian direksi adalah sesuatu yang alami, dan jangan dijadikan dasar untuk melakukan hal-hal yang nantinya bisa berakibat fatal.
Terkait hal itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan belum memberikan tanggapan. Demikian juga Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin yang tidak menjawab hubungan telepon dan SMS ketika ditanyakan perihal pergantian itu.
Namun, menurut informasi yang beredar di Kementerian BUMN, pelantikan pergantian Jhonny akan dilakukan pada Senin (14/5/2012).
Isu pencopotan Jhonny memang mengejutkan sejumlah kalangan karena nama Rudy Setyopurnomo yang menggantikannya merupakan Komisaris Merpati yang baru menjabat kurang dari satu bulan.
Jhonny sendiri menjabat Dirut Merpati sejak 27 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan maskapai penerbangan "pelat merah" ini, Jhonny merupakan pilot senior di Etihad.
Merpati diketahui masih mengalami kesulitan keuangan karena warisan masa lalu. Pada Februari 2012, Johnny sempat meminta mundur dari jabatannya dengan alasan pemerintah dan DPR tidak serius untuk menyuntik keuangan perusahaan.
Namun, ketika itu Menteri Dahlan Iskan sendiri tidak memenuhi permintaan mundur tersebut karena Jhonny dinilai masih mendapat dukungan penuh dari karyawan dan komisaris perseroan.
Sumber Berita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar