Solo - Dalam pidato di depan kader PD yang bocor, SBY menyebut kepala daerah yang ikut berunjuk rasa menolak kenaikan BBM sebagai pembangkang pemerintah. Namun Wakil Walikota Surakarta, Hadi Rudyatmo, mengaku tak gentar dengan tudingan itu. Selain siap diberi sanksi, dia juga menilai Presiden dan informannya tidak paham persoalan di lapangan.
Selama terjadi aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM, dua kali Rudy bergabung bersama massa aksi. Yang pertama pada 26 Maret, dia bergabung bersama massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Surakarta (AMMAS) di perempatan depan kantor cabang Bank Indonesia, Solo. Yang kedua aksi bersama ratusan massa PDIP di halaman balaikota Surakarta pada 27 Maret.
"Silakan cek di lapangan, selama mengikuti aksi itu Rudy memprovokasi rakyat atau justru Rudy meredam kemarahan rakyat. Dengan demikian akan menjadi jelas. Presiden dan para pihak yang memberikan informasi ke Presiden juga biar tahu peta persoalan di lapangan," ujar Rudy, Rabu (11/4/2012).
Dia kemudian memaparkan pada aksi bersama AMMAS dirinya tidak bergabung sejak awal. Saat itu massa ingin menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat dan pihak Pemkot Surakarta sudah menyanggupi akan mengirimkan aspirasi itu secara tertulis ke Jakarta. Namun saat itu massa tetap mendesak agar ada pernyataan resmi dari pimpinan daerah.
"Semua yang di lapangan tahu saat itu saya dijemput massa aksi dari kompleks balaikota. Saya kemudian diajak ke tengah massa dan diminta menyampaikan pendapat. Sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, saya menyampaikan keluhan sebagian besar rakyat bahwa kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat. Saya juga berpesan agar massa menggelar aksi secara damai," ujarnya.
Sedangkan pada aksi tanggal 27 Maret, lanjut Rudy, dirinya memang bergabung sejak awal. Namun saat itu dia hadir sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surakarta. "Saat itu saya mengenakan atribut partai dan partai saya sejak awal jelas-jelas menolak kenaikan harga BBM. Saya juga berpesan kepada peserta aksi agar bertindak tertib dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum," lanjutnya.
Rudy juga mempertanyakan bagian mana dari tindakannya itu yang bisa dipersalahkan. Kalaupun ia menolak kenaikan harga BBM, toh rencana dalam APBN-P tersebut saat itu belum ditetapkan sebagai undang-undang sehingga dirinya tidak bisa dipersalahkan melanggar perundang-undangan. Apalagi dalam APBN tahun 2012 yang ditetapkan sebelumnya juga tidak ada klausul kenaikan harga BBM.
"Tapi yang jauh lebih penting dari semua itu, saat itu saya melihat ada upaya-upaya sejumlah pihak yang ingin situasi Solo menjadi tidak nyaman dengan mendompleng isu penolakan harga BBM. Karena itulah saya memutuskan untuk turun langsung mengamankan daerah saya. Kalau saya tidak turun lalu terjadi anarki, lalu siapa yang akan bertanggung jawab," kata Rudy.
"Saya tidak gentar dengan cap pembangkang itu. Saya tidak khawatir, apalagi takut diberi sanksi. Kalau hanya gara-gara itu saya akan dipecat, silakan saya dipecat, asal bukan rakyat yang memecat saya. Saya lebih rela kehilangan jabatan ini asalkan Solo tetap aman, nyaman dan berkesan. Saya berasal dari rakyat, akan selamanya akan terus bersama rakyat," tegas Rudy.
Sebelumnya, dalam pidato di depan politisi Partai Demokrat pada 1 April yang bocor ke wartawan, SBY marah atas tindakan kepala daerah bupati yang ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. "Gubernur, bupati, walikota itu kepanjangan tangan presiden. Keliru hukumnya bupati, walikota memimpin unjuk rasa. Itu melawan, membangkang pemerintahnya," ujar SBY dalam pidato tersebut.
wedew.... cukup keras yak..... :shocked1:
Selama terjadi aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM, dua kali Rudy bergabung bersama massa aksi. Yang pertama pada 26 Maret, dia bergabung bersama massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Surakarta (AMMAS) di perempatan depan kantor cabang Bank Indonesia, Solo. Yang kedua aksi bersama ratusan massa PDIP di halaman balaikota Surakarta pada 27 Maret.
"Silakan cek di lapangan, selama mengikuti aksi itu Rudy memprovokasi rakyat atau justru Rudy meredam kemarahan rakyat. Dengan demikian akan menjadi jelas. Presiden dan para pihak yang memberikan informasi ke Presiden juga biar tahu peta persoalan di lapangan," ujar Rudy, Rabu (11/4/2012).
Dia kemudian memaparkan pada aksi bersama AMMAS dirinya tidak bergabung sejak awal. Saat itu massa ingin menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat dan pihak Pemkot Surakarta sudah menyanggupi akan mengirimkan aspirasi itu secara tertulis ke Jakarta. Namun saat itu massa tetap mendesak agar ada pernyataan resmi dari pimpinan daerah.
"Semua yang di lapangan tahu saat itu saya dijemput massa aksi dari kompleks balaikota. Saya kemudian diajak ke tengah massa dan diminta menyampaikan pendapat. Sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, saya menyampaikan keluhan sebagian besar rakyat bahwa kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat. Saya juga berpesan agar massa menggelar aksi secara damai," ujarnya.
Sedangkan pada aksi tanggal 27 Maret, lanjut Rudy, dirinya memang bergabung sejak awal. Namun saat itu dia hadir sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surakarta. "Saat itu saya mengenakan atribut partai dan partai saya sejak awal jelas-jelas menolak kenaikan harga BBM. Saya juga berpesan kepada peserta aksi agar bertindak tertib dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum," lanjutnya.
Rudy juga mempertanyakan bagian mana dari tindakannya itu yang bisa dipersalahkan. Kalaupun ia menolak kenaikan harga BBM, toh rencana dalam APBN-P tersebut saat itu belum ditetapkan sebagai undang-undang sehingga dirinya tidak bisa dipersalahkan melanggar perundang-undangan. Apalagi dalam APBN tahun 2012 yang ditetapkan sebelumnya juga tidak ada klausul kenaikan harga BBM.
"Tapi yang jauh lebih penting dari semua itu, saat itu saya melihat ada upaya-upaya sejumlah pihak yang ingin situasi Solo menjadi tidak nyaman dengan mendompleng isu penolakan harga BBM. Karena itulah saya memutuskan untuk turun langsung mengamankan daerah saya. Kalau saya tidak turun lalu terjadi anarki, lalu siapa yang akan bertanggung jawab," kata Rudy.
"Saya tidak gentar dengan cap pembangkang itu. Saya tidak khawatir, apalagi takut diberi sanksi. Kalau hanya gara-gara itu saya akan dipecat, silakan saya dipecat, asal bukan rakyat yang memecat saya. Saya lebih rela kehilangan jabatan ini asalkan Solo tetap aman, nyaman dan berkesan. Saya berasal dari rakyat, akan selamanya akan terus bersama rakyat," tegas Rudy.
Sebelumnya, dalam pidato di depan politisi Partai Demokrat pada 1 April yang bocor ke wartawan, SBY marah atas tindakan kepala daerah bupati yang ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. "Gubernur, bupati, walikota itu kepanjangan tangan presiden. Keliru hukumnya bupati, walikota memimpin unjuk rasa. Itu melawan, membangkang pemerintahnya," ujar SBY dalam pidato tersebut.
wedew.... cukup keras yak..... :shocked1:
geniuslife 11 Apr, 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar