Gila, Anggaran Pemeliharaan Rumah Jabatan DPR Rp101,1 M

JAKARTA--MICOM: Sekretariat Jenderal DPR kembali diduga melakukan pemborosan alokasi anggaran. Kali ini, anggaran untuk pemeliharaan rumah jabatan anggota (RJA) DPR dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Setjen DPR Tahun 2012 sebesar Rp101,1 miliar. Ini merupakan rilis terbaru yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

"Alokasi anggaran untuk Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota Dan Wisma Peristirahatan DPR RI untuk 2011 sebesar Rp50.3 miliar (50.350.972.000), dan untuk anggaran 2012 sebesar Rp98 miliar (98.023.096.000)," kata Koordinator investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Selasa (10/4).

Uchok menambahkan alokasi anggaran pemeliharaan rumah jabatan anggota dan wisma peristirahatan DPR pada 2012 sebesar Rp98 miliar dipergunakan untuk registrasi kegiatan sebesar Rp2,9 miliar. Alokasi anggaran untuk registrasi dinilai sangat tidak masuk akal.

"Alokasi anggaran sebesar Rp98 miliar dipergunakan juga untuk pembayaran restribusi listrik, telepon, gas, dan air Kompleks RJA DPR Ulujami, RJA kalibata, dan rumah jabatan pimpinan sebesar Rp3,2 miliar. Alokasi anggaran Rp98 miliar dipergunakan untuk pembangunan rumah negara sebesar Rp85 miliar. Dan, pembangunan rumah negara ini tidak ada penjelasan dari DIPA Setjen," ujarnya.

Selain alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar, ada juga anggaran tambahan terpisah untuk program pemeliharaan Ketertiban umum gedung, kantor, RJA, dan wisma DPR sebesar Rp3,1 miliar yang digunakan untuk pembayaran honor pada tenaga honorer pamdal sebanyak 53 orang yang belum diangkat menjadi PNS sesuai Standar.

"Alokasi total anggaran untuk pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar ditambah Rp3,1 miliar menjadi Rp101,1 miliar. Dengan demikian, terlalu besarnya alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR adalah akan berakibat akan adanya penaikan harga BBM, lantaran ini merupakan realitas nyata penjebolan APBN yang disadari anggota dewan," tandasnya. (*/OL-10

Sumber: mediaindonesia.com






SIKAP DPR memang aneh-aneh. Sebelumnya mereka berbusa-busa berargumentasi untuk meloloskan proyek renovasi 495 rumah jabatan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, itu. Namun, setelah selesai dibangun, rumah tersebut malah tidak dihuni.

Padahal, proyek renovasi rumah jabatan itu menelan biaya Rp436 miliar. Pada 2012, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan rumah-rumah itu.

Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati di Jakarta kemarin mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh kunci rumah jabatan DPR di Kalibata kepada setiap anggota dewan.

"Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tanggung jawab kami," jelasnya.

Dia membenarkan sebagian anggota DPR tidak memakai rumah tersebut, tapi dipakai oleh asisten pribadi mereka atau hanya penjaga. Itu untuk memastikan agar tidak kosong. Biasanya anggota dewan menggunakan rumah jabatan saat akhir pekan atau untuk menyambut tamu konstituen.

Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kompleks perumahan, kas negara mengalokasikan sebesar Rp14 miliar. "Mulai 2012 kita anggarkan Rp14 miliar untuk biaya perawatan," papar Dimyati.

Saat Media Indonesia berada di kompleks rumah jabatan DPR itu tadi malam, hanya beberapa rumah yang terlihat terang. Salah satunya rumah anggota DPR Saleh Husin dari Hanura. Sebelas rumah yang sederet dengan rumah Saleh tampak redup, nyaris tidak ada cahaya.

Menurut Saleh, biasanya anggota DPR dari daerah hampir dipastikan menggunakan rumah jabatan meski ada juga yang lebih memilih apartemen di sekitar Senayan sebagai tempat huni.

Dari 12 rumah di Blok D2 itu, hanya tiga rumah yang terisi. Selain masih banyak yang kosong, jalan antarblok juga ditumbuhi ilalang.

Sebelumnya, anggota DPR Eva Kusuma Sundari (PDIP) yang menghuni rumah tersebut sejak 2,5 tahun terakhir memperkirakan kompleks rumah jabatan itu baru terisi sekitar 40%.

Geram

Saat menanggapi banyaknya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata yang tidak dihuni, peneliti Indonesia Budget Centre Roy Salam menyatakan masyarakat semakin geram melihat ulah anggota DPR.

"Mereka sudah diberi rumah, tapi tidak ditempati. Padahal sebelumnya teriak-teriak soal perlunya rumah jabatan direnovasi," cetus Roy.

Dia mengingatkan jangan sampai anggota DPR yang tidak mendiami rumah jabatan menerima uang kontrak rumah sebesar Rp15 juta per bulan.

Memang saat rumah jabatan DPR di Kalibata itu direnovasi beberapa waktu lalu, setiap anggota DPR mendapat uang kontrak rumah Rp15 juta per bulan. Padahal, sejak dulu banyak anggota DPR tidak menghuni rumah dinas karena memiliki rumah pribadi di Jakarta.

Roy Salam menyayangkan rumah negara itu tidak dihuni, tetapi biaya perawatan rutin dikeluarkan. Itu pemborosan luar biasa.

Di tempat terpisah, Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan bahwa DPR sejak awal meminta rumah jabatan diperbaiki, tetapi ternyata tidak digunakan.

"Sekarang setelah jadi, kenapa tidak digunakan? Itu yang patut dipertanyakan," cetus Ade. (ED/*/X-4)

Sumber:
mediaindonesia.com

irnois sekali bangsa ini
rakyat suru hberhemat
pemimpinnya MENGHAMBUR HAMBURKAN UANG

priyatin 11 Apr, 2012

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...