Soal Kenaikan BBM Bersubsidi, PKS 'Ngekor' Pemerintah

Quote:

Soal Kenaikan BBM Bersubsidi, PKS 'Ngekor' Pemerintah Minggu, 11 Maret 2012 12:51 WIB REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April mendapat dukungan politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, kenaikan harga minyak dunia membuat beban subsidi APBN melonjak drastis. Hal itu membuat prediksi harga minyak yang ditetapkan pemerintah jauh di bawah harga minyak dunia. "Inilah alasan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa lagi dihindari," kata Luthfi dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Surabaya, Ahad (11/3). Dijelaskannya, didukung atau tidak didukung partai politik koalisi maupun oposisi, keadaan sekarang membuat pemerintah tidak punya pilihan selain menaikkan harga BBM. Karena itu, sejumlah rancangan pemerintah terkait persiapan dalam menyongsong kenaikan harga BBM harus didukung. Di tengah situasi semakin sulit sekarang ini, imbuh Luthfi, DPP PKS bersama dengan kabinet, kepala daerah, kader, dan simpatisannya harus bersama-sama mengawal agar kebijakan bantuan langsung tunia (BLT) yang diluncurkan pemerintah tidak salah alamat. Baginya, kebijakan BLT merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi anjloknya daya beli masyarakat miskin akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, menurut Luthfi, jika kebijakan BLT dikawal secara ketat maka penyalurannya dapat tepat sasaran dan efektif mengurangi angka kemiskinan masyarakat yang diprediksi meningkat. "Tanpa kawalan secara kolektif, BLT nanti diterima orang yang seharusnya tidak menerimanya." Luthfi mengkritik, di tengah kesulitan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi ada sejumlah elite politik yang mencari keuntungan demi meningkatkan popularitasnya. Dia mengingatkan agar seluruh petinggi parpol tidak menjadikan momen itu sebagai sarana menjadikan partainya populer sehingga mempermainkan nasib rakyat. Luthfi menegaskan, PKS jangan terlibat untuk kepentingan politik kelompok dan biarkan semuanya bergulir apa adanya. "Pemberian BLT tak ada motivasi politik sebab menteri terkait belum optimal dalam mempersiapkan rakyat mandiri dalam bidang ekonomi," terangnya. SUMBER: http://www.republika.co.id/berita/na...kor-pemerintah

Perubahan keputusan di tingkat ELIT, bisa dipastikan akan terjadi juga perubahan pendapat di tingkat kader PKS-DF
tunggu aja... :nyengir:

pengamat-saja 12 Mar, 2012